PENGGUNAAN MEDIA SEBAGAI INSTRUMEN PERANG (STUDI ANALISIS DISKURSUS DALAM KASUS NUKLIR IRAN)

*Dipresentasikan dalam “Konferensi Nasional Komunikasi Militer dan Ketahanan Nasional” di selenggarakan oleh ASPIKOM, di UPN “Veteran”, Yogyakarta, Juni 2012

Image

PENDAHULUAN

Perang di era modern adalah sebuah perang yang lebih mengandalkan kekuatan media ketimbang kekuatan fisik. Pemerintahan Amerika Serikat dan Pentagon – adalah sebuah contoh – bagaimana melakukan salah satu kampanye public relation palingsukses dalam sejarah politik modern dalam penggunaan media untuk menggerakan dukungan terhadap perang. Perang AS terhadap Irak, menurut Kellner, adalah sebuah perang yang di hasilkan oleh interaksi antara Pemerintahan Bush, Pentagon dan media yang mempergunakan berbagai citra dan wacana tentang krisis, dan menggerakan persetujuan dan dukungan bagi intervensi militer AS.

Samuel Huntington, menjelaskan dalam bukunya yang fenomenal The Clash of Civilization and The Remaking of World Order (2003 : 476) , bahwa opini publik dunia menolak penyerangan AS ke Irak pada perang teluk I. Upaya militer Barat, menurut Huntington, hanya memperoleh sedikit dukungan masyarakat non-Barat. Lebih dari 50 % masyarakat non-Barat menentang dan hanya 25 % menyatakan dukungannya. Dengan demikian, upaya untuk membalikkan opini publik kearah “mendukung perang”, dalam pandangan pemerintah AS, adalah strategi mendesak yang harus dilakukan.

Douglas Kellner (1995 : 199) telah melakukan sebuah analisis menarik mengenai bagaimana media telah “diperalat” untuk kepentingan perang. Dalam analisisnya yang cukup kritis, dia menilai bahwa perang terhadap Irak merupakan sebuah teks yang dihasilkan oleh pemerintahan Bush, Pentangon dan media yang mempergunakan berbagai citra dan wacana tentang krisis, untuk menggerakkan persetujuan dan dukungan bagi intervensi militer AS. Kellner (1995 : 199) juga melihat bahwa sejak awal, berbagai institusi berita utama mengikuti kebijakan pemerintahan Bush dan Pentagon. Media-media utama di AS adalah media komersial, yang bersaing mendapatkan audiens dan keuntungan. Akibatnya, televisi, surat kabar, dan majalah berita utama, tidak mau kehilangan para konsumen, sehingga sangat berhati-hati dalam melawan opini publik dan pendapat resmi pemerintah. Media-media utama juga mendahulukan sumber resmi pemerintah untuk berbagai ceritanya, khususnya dalam masa krisis. Karena itu, mereka cenderung menjadi corong kebijakan dan tindakan pemerintah AS.

Media-media mainstream di AS telah menjadi “kaki tangan” pemerintah. Ketika pemerintahan Bush mengirim pasukan berjumlah besar ke wilayah Irak, media-media utama mendukung tindakan ini dan menjadi corong untuk menggerakkan dukungan bagi kebijakan AS. Selama beberapa minggu, hanya sedikit suara penolakan yang terdengar di media-media utama. Berita, komentar, dan diskusi, terutama di televisi, sangat menyanjung solusi militer atas krisis tersebut, sebagai kendaraan propaganda bagi militer AS. Tidak ada debat televisi yang penting mengenai berbagai konsekuensi berbahaya respons militer besar-besaran AS atas invasi Irak, atau mengenai kepentingan dan kebijakan yang dilakukan oleh invasi militer tersebut. Kritik atas kebijakan AS secara luas menghilang dari media-media utama yang memberitakan krisis tersebut, dan hanya sedikit analisis ditampilkan yang menyimpang dari isu-isu yang dihadirkan oleh Pemerintahan Bush.

Pemerintahan Bush mengontrol wacana media, sebagian melalui penyesatan informasi dan propaganda, dan sebagian lagi melalui control pers dengan system sumber daya kolektif (pool system). Pada hari-hari pertama “krisis teluk”, misalnya, administrasi Bush melakukan kampanya penyesatan informasi yang sangat sukses dengan tujuan mengontrol dan memanipulasi berbagai sumber yang membenarkan pengerahan militer di Arab Saudi pada 8 Agustus 1990. Selama hari-hari pertama krisis, pemerintah AS sering menyatakan bahwa pihak Irak sedang menggerakkan pasukan di perbatasan Arab Saudi dengan tujuan menginvasi kerajaan yang kaya minyak itu. Hal ini merupakan informasi yang sangat menyesatkan, dan berbagai kajian berikutnya mengungkap bahwa Irak tidak memiliki keinginan menginvasi Arab Saudi dan tidak memiliki pasukan dengan jumlah besar yang mengancam perbatasan Saudi (Lihat Kellner :1995, 201-202)

Chandra Muzaffar (2003 : 228), mendekripsikan bagaimana media-media  mainstream di AS mendukung perang melawan Irak. Pendapat ini diperkuat dengan tudingan Direktur Jendral British Broadcasting Corporation (BBC), Greg Dyke, pada Fox News Channel, jaringan televise kabel AS paling popular selama perang. Ia menyatakan Fox sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab karena “patriotismenya yang berlebihan.” Dia juga mengkritik kelompok radio terbesar AS, Clear Channel Communications karena telah “menggunakan gelombang siarannya untuk mengorganisir kampanye pro-perang.” Demikian pula dengan CNN yang telah melakukan pemberitaan yang timpang mengenai perang tersebut.

Bahkan setelah perang media Amerika terus memicu sentimen publik untuk merasionalisasi dan membenarkan segala tindakan Washington demi mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya di Irak. Para tentara Amerika di tampilkan sebagai “pahlawan” dan “pembebas”. Sementara rakyat Irak yang berunjuk rasa menentang kekuasaan Amerika dicemooh sebagai orang-orang fanatik yang ingin mendirikan sebuah teokrasi. Disamping itu, ketidak berimbangan benar-benar dapat dilihat secara jelas, betapa sedikit sekali liputan mengenai ribuan rakyat yang terbunuh oleh pasukan pendudukan.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah dikatakan oleh seorang kritikus media paling berpengaruh di AS, Noam Chomsky, bahwa Institusi-institusi media komersial telah membentuk dan mendefinisikan norma-norma dan keyakinan-keyakinan masyarakat dalam kaitannya dalam kepentingan sosial, politik, dan ekonomi yang dominan di suatu Negara. Dengan begitu, menurut Chomsky, media memobilisasi publik untuk mendukung kepentingan-kepentingan sosial kaum elit. Ideologi dominan dalam masyarakat berfungsi sebagai kriteria bagi mereka untuk menetapkan kebijaksanaan bersama dan pemahaman rasional. Ideologi yang dominan juga cenderung menolak keyakinan, nilai, pandangan dan pandangan-dunia (world view) yang bertentangan dengannya sehingga memarjinalisasi setiap pandangan dunia yang khas dari suatu masyarakat (Lihat Izadi dan Biria : 2007, 142)

Pemrintahan Bush “Junior” juga telah melakukan cara-cara yang sama dengan para pendahulunya. Dengan mengontrol dan memanipulasi media untuk menggerakkan dukungan terhadap perang melawan terorisme pada 2001. Jullian Baggini (2003 : 107), telah mengemukakan bukti-bukti mengenai bagaimana terlihat dengan jelas pola-pola yang sama antara “perang teluk I” dengan “propaganda perang melawan terorisme” dalam hal kampanye menggunakan media untuk menggerakkan duungan terhadap invasi militer.  Kampanye semacam itu, menurut Baggini, akan memiliki pengaruh besar. Opini publik domestik juga adalah penting dan untuk itu para politisi berusaha untuk membentuknya dan publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan ketika dibutuhkan, atau opposisi jika memang itu yang dibutuhkan.

Mencermati hubungan media dan perang, menurut Mercier (2005 : 97) adalah melihat cara dimana media terlibat dalam konflik, baik sebagai target (perang terhadap media) atau sebagai alat bantu (perang berkat media). Militer telah lama mengeintegrasikan ke dalam perencanaan operasionalnya prinsip-prinsip masyarakat informasi dan suatu dunia yang terbungkus dalam jaringan ketat media informasi.

Mengontrol cara bagaimana perang dipersepsikan telah mencapai level kepentingan strategis yang sama seperti kemampuan untuk mengganggu komunikasi musuh. Propaganda militer telah lama ada, namun belakangan ini penggunaan media dalam perang telah berkembang dalam pentingnya dan kecanggihan operasionalnya, karena itu harus ada upaya untuk mengidentifikasi apa yang telah berubah  dan apa yang masih tetap sama dalam manajemen media pada saat perang, dengan pertimbangan semestinya bagi dimensi hubungan yang saat ini menyatukan perang dan media, personil militer dan para jurnalis (Marcier, 2005 : 98).

Sebelumnya, Pemerintahan Reagen juga telah menggunakan media sebagai sarana untuk mengabsahkan campur tangan pada tempat-tempat seperti Asia tenggara, Timur Tengah, Amerika Tengah dan banyak tempat lainnya. Demikian pula yang terjadi pada krisis nuklir Iran, ketika AS – dengan dukungan Israel – memaksakan kehendak untuk melakukan intervensi militer terhadap Iran. Ada sebuah kecenderungan untuk melakukan hal yang sama dengan kasus “perang teluk” ketika mereka menggunakan media untuk menggerakkan dukungan terhadap perang.

RUMUSAN MASALAH

Iran telah memulai program nuklirnya pada pertengahan 1960-an di bawah rezim otoritarian dan pro-Amerika, Shah Mohammad Reza Pahlevi, dengan dukungan AS kepada program tersebut. Pada 1967, AS mensuplai Iran dengan sebuah reactor riset nuklir berkekuatan 5 megawatt untuk membangun Tehran Nuclear Research Center. Iran menandatangani Traktar non-proliferasi senjata nuklir, yang dikenal dengan Non-Proliferation Treaty (NPT), pada 1 Juli 1968. Tujuan traktat Internasional adalah “untuk mencegah penyebaran senjata dan teknologi persenjataan nuklir; mendorong penggunaan damai energi nuklir; dan memperluas tujuan untuk mencapai pelucutan senjata yang tuntas (complete disarmament)”. (Lihat Izadi dan Biria : 2007, 145)

Traktat itu juga mengijinkan Negara-negara non-senjata nuklir (non-nuclear weapon states) untuk mengembangkan energy nuklir demi maksud-maksud damai di bawah inspeksi Badan Energi Atom International (International Atomic Energy Agency – IAEA). Sementara itu, Negara-negara anggota NPT dengan senjata nuklir (nuclear weapon states) seperti AS, Rusia, China, Inggris dan Perancis, diperbolehkan untuk mempertahankan kepemilikan senjata-senjata mereka, tetapi sepakat untuk tidak menyebarkannya ke Negara-negara lain dan berjanji untuk berproses kearah pelucutan senjata-senjata nuklir mereka. (Lihat Izadi dan Biria : 2007, 145)

Fokus program nuklir Iran meliputi pembangunan pembangkit nuklir Bushehr di pantai Barat Daya negeri itu. Pemerintahan Shah telah menawarkan kontrak kepada Kraftwerk Union (anak perusahaan Siemens) milik Jerman Barat untuk membangun dua reactor nuklir dengan kapasitas 1.200 megawat pada lokasi tersebut. Pada saat meletusnya Revolusi 1979 di Iran, reactor yang pertama telah selesai 90% dengan 60% dari peralatannya telah terinstalasi. Reactor kedua hanya selesai 50%. Program ini terhenti setelah revolusi karena adanya instabilitas internal di Iran dan penolakan Jerman untuk menuntaskan proyek tersebut. Dibawah tekanan AS, Kraftmerk Union menolak untuk membangun kembali proyek Bushehr ketika Iran memulai kembali program nuklirnya pasca-perang Irak-Iran. Jerman juga menolak mengirimkan komponen-komponen reactor dan dokumentasi teknik yang telah Iran tuntaskan pembayarannya. Berbagai upaya Iran selanjutnya untuk mendapatkan bantuan teknologi bagi program nuklirnya dari perusahaan-perusahaan Barat lainnya di Argentina, Italia dan Cekoslovakia gagal karena adanya tekanan AS.

Dalam sebuah laporan ke Kongres AS pada 2003, Sharon Squassoni, seorang spesialis dalam bidang keamanan nasional pada Staf Riset Kongres, meminta IAEA untuk memeriksa lebih program nuklir Iran dan memberikan sangsi kepada Iran. Laporan-laporan IAEA selanjutnya mengindikasikan bahwa argumen untuk memberikan sangsi kepada Iran cukup masuk akal, karena Iran telah memprogram sebuah reactor nuklir untuk membuat senjata nuklir. Iran tetap berargumen bahwa aktivitas pengayaan Uraniumnya bukan untuk senjata nuklir, melainkan untuk kebutuhan energi masa depan mereka. Namun demikian, meskipun Iran tetap membantah dengan memberikan argumen-argumen ilmiah, keputusannya untuk melanjutkan program pengayaan uranium telah menghasilkan sebuah krisis berkepanjangan antara IAEA, Iran, Trio Eropa (Jerman, Perancis dan Inggris) serta Amerika Serikat.

Amerika Serikat dengan dukungan Israel menuntut Iran agar menghentikan aktivitas pengayaan uraniumnya, dan keduanya mengancam akan melakukan invasi militer ke Iran jika memang Iran tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan program nuklirnya. Kedua Negara tersebut telah membuat sebuah keputusan untuk menyerang Iran, meski terdapat begitu banyak penolakan dari berbagai Negara di seluruh dunia. Bahkan, rakyat di kedua Negara tersebut tetap menolak invasi militer sebagai solusi krisis nuklir Iran.

Dengan penguasaan terhadap arus informasi, media-media dominan di AS melakukan distribusi informasi mengenai kebijakan pemerintah AS melalui media-media di seluruh dunia, termasuk Indonesia untuk menggalang dukungan terhadap perang. Pada akhirnya, isu-isu mengenai krisis nuklir Iran di media-media di Indonesia akan didominasi oleh pandangan-pandangan media Barat dominan.

Studi ini berupaya untuk menjawab pertanyaan, bagaimanakah  wacana mengenai program nuklir Iran digambarkan dalam media di Indonesia, serta apakah tema-tema orientalis digunakan sebagai premis-premis dalam menggambarkan program nuklir Iran.

Studi ini juga berupaya untuk menyingkap representasi ideologis dari kebijakan-kebijakan media terhadap program nuklir Iran, dengan memperhatikan dua elemen-elemen linguistik, yakni penamaan (naming choices) dan pilihan-pilihan leksikal (lexical choices). kemudian menemukan fungsi-fungsi ideologi serta bagaimana penggunaan ideologi tersebut untuk kepentingan-kepentingan militer.

Image

BERITA SEBAGAI IDEOLOGI

Ideologi menurut Van Dijk (2006, 115) adalah the fundamental beliefs of a group and its members”. Menurutnya (2006, 116-117) ada beberapa asumsi untuk mendefinisikan ideologi. pertama, ideologi adalah semacam ‘ide” atau sistem kepercayaan (belief system). Ini berarti, bahwa ideologi, tidak mengandung praktik ideologis atau struktur sosial yang didasarkan pada dirinya. Hal ini juga menyiratkan bahwa teori ideologi membutuhkan komponen kognitif yang mampu dengan baik menjelaskan pengertian tentang `keyakinan’ dan “sistem keyakinan” . Kedua, menurut Van Dijk, karena tidak ada bahasa pribadi, maka tidak ada ideologi yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, sistem kepercayaan ini digunakan secara bersama (socially shared) oleh anggota kolektivitas aktor sosial. Ketiga, ideologi bukan hanya kepercayaan yang digunakan secara bersama (socially shared beliefs), seperti pengetahuan sosial budaya atau sikap-sikap sosial, tetapi lebih mendasar atau aksiomatik. Ideologi mengendalikan dan mengatur keyakinan sosial bersama lainnya. Dengan demikian, ideologi adalah keyakinan sosial mendasar yang agak umum dan bersifat abstrak. Keempat, sebagai dasar sosio-kognitif kelompok sosial, ideologi secara bertahap diperoleh dan (kadang) diubah melalui hidup atau masa hidup, dan maka harus relatif stabil.

Teori Ideologi bermula dari Marxisme, menurut Marx, Ideologi adalah sebuah “kesadaran palsu” (false consciousness). Sebagai teori, Marxisme yakin bahwa ide atau gagasan tidak pernah netral, ia senantiasa menyembunyikan kepentingan kelompok yang berkuasa, sedangkan kekuasaan adalah fungsi dari kekuatan ekonomi (Adian : 2011, 1). Namun demikian, sebagai sebuah praktik, teori ideologi kemudian dikembangkan oleh Louis Althusser, seorang Marxis generasi kedua. Bagi Marx, ideologi merupakan suatu konsep yang relatif langsung. Ideologi merupakan sarana yang digunakan untuk ide-ide kelas yang berkuasa sehingga bisa diterima oleh keseluruhan masyarakat sebagai alami dan wajar. (Fiske, 2011 : 228)

Marx memahami bahwa para anggota kelas subordinat, yakni kelas pekerja, digiring untuk memahami pengalaman sosial dan relasi sosial mereka dengan menggunakan serangkaian ide/gagasan yang bukan miliknya sendiri, yang datang dari kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial serta politiknya, tidak hanya berbeda dari mereka tetapi juga secara aktif bertentangan dengan mereka. (Fiske, 2011 : 239)

Ideologi dalam konteks studi media, dapat didefinisikan sebagai proses umum produksi makna dan ide (Lihat Fiske, 2011 : 228 ; Eriyanto, 2001 : 92). Ideologi disini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan produksi makna. Disini, ideologi berperan melegitimasi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok dominan. Salah satu bentuk yang paling efisien dari dominasi ideologis adalah ketika juga kelompok-kelompok yang didominasi menerima ideologi dominan ideologi suatu hal yang alamiah atau commonsense.. Tujuan utamanya terletak pada kondisi sosial dari kekuasaan simbolik dan diskursif , seperti otoritas dan legitimasi mereka yang memproduksi wacana.

Berita-berita di media telah melaksanakan sebuah fungsi yang bersifat ideologis. Dalam pandangan Izadi dan Biria (2007 : 142) setiap harinya, langsung atau tidak langsung, dengan pengungkapan dan pengecualian, dalam gambar-gambar dan kata-kata, dalam berita, media massa memroduksi ruang-ruang definisi dan korelasi, symbol dan retorika, yang melalui hal ini ideologi menjadi nyata dan konkret. Izadi dan Biria mendefinisikan ideologi sebagai “cara-cara dimana pemaknaan disampaikan melalui bentuk-bentuk simbolik yang bertujuan untuk memapankan dan mempertahankan relasi-relasi kuasa”. Sebagai konsekuensinya adalah, alih-alih menjadi agen yang netral, berita-berita di media  justru menjalankan fungsi yang bersifat ideologis dan – bahkan – politis.

ORIENTALISME

Teori orientalisme pertama kali digunakan oleh Edward W. Said, dalam bukunya “Orientalism” yang pertama kali dipublikasikan pada 1978. Menurut Dan Laughey (2007 : 138) dengan konsepsinya mengenai orientalisme, Said berupaya untuk menunjukkan bagaimana representasi budaya non-Barat terutama telah dirancang dan disahkan oleh Barat. Secara historis, Barat telah memiliki kekuasaan untuk mengembangkan representasi mereka sendiri mengenai Timur (orient) seperti yang terlihat dari perspektif mereka, yang telah menjadi sumber pengetahuan yang lebih luas. Seiring waktu, representasi tentang “Timur” menjadi tidak terpisahkan dari kesadaran universal mengenai “real Orient”. ‘Real Orient’ menjadi diskursif yang dibangun sebagai “the other” sesuai dengan pendapat yang diterima di Barat. Dengan demikian, menurut Laughey, orientalisme adalah lebih dekat terkait dengan teori postkolonial dari ekonomi politik.

Orientalisme sebagai sebuah ideologi, didefinisikan sebagai “konsepsi diskursif mengenai Timur” yang melibatkan oposisi biner bahwa Barat adalah pusatt dalam pemikiran yang modern, tercerahkan, sementara Timur adalah “the other” yang misterius dan seringkali berbahaya (Izadi dan Biria, 2007 : 144). Menurut Said (1978), orientalisme merupakan ideologi dominan Barat ketika berhubungan dengan Dunia Islam. Said sendiri dengan kritis meneliti cara orientalisme, sebagai sebuah diskursus, menggambarkan Timur secara “sosial, politis, militer, ideologis, ilmiah dan imajinatif”.

Ciri utama Orientalisme adalah pembagian Timur-Barat yang menempatkan masyarakat Barat, serta kebudayaan, religi, dan bahasa Barat lebih unggul daripada Timur (Alatas, 2010). Oreintalisme, dalam pandangan Said, menggunakan sebuah narasi realistik, yang mengasumsikan sebuah realitas budaya dan sosial yang berbeda mengenai Timur, yang diungkapkan melalui upaya-upaya para Orientalis dan dianggap sebagai “kebenaran” : sebuah realitas yang berbeda dari lawannya Barat.

Satu karakteristik penting dari diskursus orientalis adalah kebergantungannya kepada bahasa Biner (Said, 1978 : 2). Menurut Said, orientalisme, sebagai sebuah cara berpikir, merupakan sebuah pandangan dunia Barat yang dikotomis berdasarkan atas “pembedaan ontologis dan epistemologis” diantara apa yang disebut sebagai Timur dan Barat. Selanjutnya, menurut Izadi dan Biria (2007 : 143) dalam menggunakan sebuah bahasa yang dikotomis, orientalisme memanfaatkan sebuah diskursus esensialis, yang menguniversalisasi sifat-sifat dan karakter-karakter tertentu terhadap Timur dan dunia Islam. Dan Orientalisme lahir untuk menjustifikasi imprealisme Barat.

Ide untuk membelah dunia ke dalam kategori-kategori dikotomis sebenarnya lahir dari pandangan strukturalis tentang bahasa, khususnya yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure, seorang Linguis Swedia yang dipandang sebagai salah satu Bapak Linguistik Modern. De Saussure berpendapat bahwa prinsip struktur universal dalam seluruh bahasa manusia a dalah oposisi-oposisi biner. Bahasa, yang dilihat sebagai sebuah totalitas dan konstruksi sosial, dibentuk oleh makna-makna yang disematkan kepada objek-objek, dan oleh relasi-relasi objek tersebut dengan lawan-lawan mereka, misalnya : hitam lawan putih; pria lawan  wanita; dan sebagainya. Dengan demikian, menurut Izadi dan Biria (2007 : 143) sebuah sistem dikotomi yang menguasai formasi bahasa, dan pada gilirannya membatasi sejumlah kemungkinan bagi makna lain. Narasi-narasi berita utama didasarkan atas tanda-tanda biner, yang mereduksi realitas menjadi sekadar “fakta-fakta” dikotomis yang terpisah. Dan salah satu fondasi sosiokultural suatu ideology adalah melalui diperlihatkan melalu  pandangan mengenai bahasa biner dan kecenderungan untuk mendefinisikan dunia dalam tera-terma yang berlawanan (Lihat Izadi dan Biria, 2007 : 144)

Edward Said kemudian mengembangkan teori Orientalisme dan menerapkannya lebih lanjut pada media dan imprealisme budaya kontemporer. Misalnya, ia berpendapat bahwa dua arus istilah yang lazim dalam wacana Barat tentang non- Budaya Barat – ‘terorisme’ dan ‘fundamentalisme’ – muncul pada 1980-an dari sistem kekuasaan Barat termasuk kantor berita. Tetapi, cara artikulasi ini adalah wacana Amerikanisasi yang mewakili non-Budaya Barat yang seringkali tidak akurat, bahkan menyesatkan. (Dan Laughey, 2007 : 140)

Sejumlah penelitian telah berusaha untuk menerapkan teori oreintalisme Said untuk melihat lebih jauh bagaimana media merepresentasikan “the Other”. ‘Islamofobia’ telah menjadi fenomena yang banyak dibahas sejak serangan al-Qaeda terhadap New York, Washington, London dan Madrid. Sebuah studi mengenai pelaporan berita Inggris tentang Islam dan Muslim oleh Elizabeth Poole mengidentifikasi ‘Penciptaan sebuah dikotomi antara Islam dan Barat, disajikan dalam pers bersama serangkaian oposisi-oposisi biner di mana Barat adalah istilah untuk hal-hal yang rasional, manusiawi, maju dan unggul; sementara Islam untuk hal-hal yang menyimpang, yang tidak berkembang (undeveloped) dan inferior. (Lihat Dan Laughey, 2007 : 140)

Dalam “Islamic Peril”, Karim menggambarkan bagaimana media transnasional negara-negara Barat mempertahankan suatu narasi global mengenai Islam, yang merekonstruksi Muslim Timur sebagai musuh lama Barat. Karim menunjukkan pengulangan gambaran-gambaran orientalis tentang Islam dan Muslim dalam media Barat dan berpendapat bahwa gambaran mengenai Islam sebagai sebuah ancaman tersebut telah dikembangkan menjadi sebuah diskursus global yang dominan. Para pembuat kebijakan AS dan ahli strategis mereka berulangkali menekankan posisi penting geopolitik dan stragis Iran di Timur Tengah. Dalam “Covering Islam”, Said menunjukkan peliputan media terhadap Iran pasca-revolusi sebagai sebuah kasus yang terkait dengan dominasi interpretasi orientalis mengenai Islam dan Muslim. (Lihat Izadi dan Biria, 2007 : 144)

Studi ini akan melakukan analisis terhap berita mengenai nuklir Iran dan melihat tema-tema orientalisme yang mungkin mendasari bias dalam pemberitaan tersebut, tema-tema oreintalisme dapat dirinci sebagai berikut : (dikembangkan dari Izadi dan Biria, 2007; Dan Laughey, 2007)

Tema-tema orientalisme tersebut dapat dirinci sebagai berikut : Tema mengenai Timur yang tidak layak diperrcaya mendasari keyakinan bahwa orang-orang Timur secara alamiah tidak jujur sehingga tidak bisa dipercaya; tema mengenai Islam sebagai ancaman mendasari keyakinan bahwa orang-orang Timur itu ancaman karena keterikatan mereka dengan sebuah ideology Islam. Tema tentnag inferioritas Timur mempersoalkan dasar kemanusiaan orang Timur dibandingkan dengan orang Barat; tema mengenai keterbelakangan Timur menciptakan menciptakan argument bahwa Timur yang “terbelakang” adalah lawan dari Barat yang “maju”; tema tentang irasionalitas Timur menekankan karakteristik mistik dan irasional dari orang Timur; tema tentang kepatuhan Timur mengetengahkan bahwa Timur secara alamiah berada dalam posisi yang harus patuh; tema tentang keterasingan Timur menekankan bahwa individu-individu Timur itu asing atau ganjil jika dibandingkan dengan standar normal Barat.

Melalui kerangka teoritis tersebut diatas, studi ini akan menganalisis pemberitaan surat kabar di Indonesia, tentang bagaimana media-media Barat menyuarakan kepentingan pemerintahan AS untuk menggalang dukungan dan persetujuan terhadap agresi militer di Iran.

HEGEMONI

Konsep hegemoni dipopulerkan ahli filsafat politik terkemuka italia, Antonio Gramsci, yang berpendapat bahwa kekuatan dan dominasi tidak hanya melalui dimensi material dari sarana ekonomi dan relasi produksi, tetapi juga kekuatan (force) dan hegemoni. (Eriyanto, 2001 : 103). Bagi Gramsci, ideologi tidak hanya tumbuh dan bekerja dalam sebuah kelas buruh yang didominasi oleh kelas pemilik modal – sebagaimana pemikiran Marx – tapi juga dapat berlangsung disetiap aspek kehidupan, mulai dari keluarga, lembaga agama, budaya politik dan media massa melalui melalui mekanisme “hegemoni” (Adian, 2011 : 41).

Titik awal gagasan hegemoni adalah bahwa sebuah kelompok menyelenggarakan kekuasaan terhadap kelompok subordinat melalui persuasi. Hegemoni, menurut Eriyanto (2001 : 104), menekankan pada bentuk ekspresi, cara penerapan, mekanisme yang dijalankan untuk mempertahankan para korbannya, sehingga upaya itu berhasil mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka. Dengan demikian, hegemoni bekerja melalui konsensus ketimbang upaya  penindasan satu kelompok terhadap lain. Salah satu kekuatan hegemoni adalah bagaimana ia menciptakan cara berpikir dan wacana tertentu yang dominan, yang dianggap benar, sementara wacana lain dianggap salah.

Hegemoni adalah bentuk kekuasaan yang ‘memberi dan menerima’. Hegemoni bekerja untuk mengizinkan suara yang berbeda dan politik oposisi, tetapi untuk menekan kekuatan yang berbeda dan oposisi dengan secara aktif mencari dukungan dari semua bagian dari masyarakat. (Dan Laughey, 2007 : 65). Media, menurut Laughey, didalilkan telah menyandikan (encode) produknya untuk kepentingan kekuatan hegemonik yang dominan, seperti pemerintah. Gramsci dan Stuart Hall berpendapat bahwa media – dalam kecenderungan mereka untuk melayani fungsi hegemonis demi kebaikan mereka yang berkuasa – secara efektif memproduksi persetujuan.

Hegemoni bekerja melalui suatu proses atau cara kerja tampak wajar. Dalam produksi berita, prose situ terjadi melalui cara yang halus, sehingga apa yang terjadi dan diberitakan oleh media tampak sebagai suatu kebenaran, memang begitulah adanya, logis dan bernalar (common sense) dan semua orang menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan. Atau dalam bahasa Stuart Hall, proses hegemoni itu sendiri bahkan menjadi ritual yang sering kali tidak disadari, bahkan, oleh wartawan sendiri (Eriyanto, 2001 : 105). Gramsci meyakini bahwa kelompok-kelompok yang berkuasa dalam masyarakat-masyarakat demokratis menjadi dominan melalui sebuah proses-ganda, yakni intimidasi dan persuasi, dimana media merupakan salah satu institusi kunci dalam upaya persuasi di dalam masyarakat modern.

Bagi Gramsci, sebuah kelompok menjadi hegemonik bilamana kelompok tersebut mengartikulasikan kepentingan sektoralnya sebagai kepentingan umum, lalu merealisasikannya dalam kepemimpinan moral dan politik (Lihat Adian, 2011 : 42). Dalam konteks ini, kita melihat bahwa hegemoni digunakan oleh Pemerintahan AS dan sekutunya untuk mengendalikan arus informasi mengenai kasus nuklir Iran untuk kepentingan-kepentingan mereka, yakni persetujuan terhadap agresi militer sebagai solusi. Hal ini jelas menandakan sebuah proses yang hegemonik, ketika kepentingan-kepentingan sektoral AS dan sekutunya, kemudian dijadikan sebagai wacana publik dunia, bahwa persetujuan terhdap perang melawan Iran adalah merupakan kepentingan publik dunia. Karena, asumsi hegemoni Gramsci menegaskan bahwa kekuasaan melibatkan kelompok sosial tertentu yang mengamnkan persetujuan (aktif atau pasif) dari strata sosial lainnya ketimbang memaksakan sebuah keputusan. Dan untuk memproduksi persetujuan (manufacture consent), hegemoni lebih cenderung mengandalkan mekanisme halus yang bersifat ideologis, ketimbang melalui cara-cara koersif.

PENDEKATAN ANALISIS WACANA

Studi ini menggunakan pendekatan analisis wacana krisis (critical discourse analysis) dengan metode analisis wacana Van Dijk. Menurut Van Dijk (2001 : 352) Analisis wacana kritis (CDA) adalah jenis penelitian wacana analitik yang terutama mengkaji tentang cara bagaimana penyalahgunaan kekuasaan sosial, dominasi, dan ketidaksetaraan yang berlaku, direproduksi, dan dilawan dengan teks dan pembicaraan dalam konteks sosial dan politik. Dengan penelitian tersebut, analis wacana kritis mengambil posisi eksplisit, dan dengan demikian ingin memahami, mengekspos, dan akhirnya melawan ketimpangan sosial.

Sementara itu, Fairclough and Wodak (dalam Van Dijk 2001 : 353) merangkum prinsip-prinsip utama penelitian analisis wacana kritis : CDA berkaitan dengan masalah-masalah sosial; Hubungan kekuasaan bersifat diskursif; wacana membentuk masyarakat dan budaya; wacana bekerja secara ideologis; wacana bersifat historis; hubungan antara teks dan masyarakat itu termediasi; analisis wacana bersifat interpretif dan eksplanatori; wacana adalah sebuah bentuk aksi sosial.

Model yang dipakai oleh Van Dijk ini sering disebut sebagai “kognisi sosial”. Menurut Van Dijk penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Proses produksi itu, melibatkan proses yang disebut sebagai kognisi sosial. Elemen-elemen wacana dari Van Dijk, yang meliputi struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro, akan digunakan untuk meneliti teks pemberitaan surat kabar mengenai krisis nuklir Iran.

Studi ini akan memfokuskan terhadap tajuk rencana harian Kompas yang memusatkan perhatian kepada program nuklir Iran dalam rentang waktu antara 2005 – 2012. Pemilihan tajuk rencana sebagai unit analisis didasarkan pada fungsi tajuk rencana sebagai editorial yang mengekspresikan atau menunjukkan opini, perspektif, posisi, kepentingan, atau kepemilikan yang dapat merepresentasikan ideologi-ideologi tertentu. Editorial biasanya dirancang pada tiga kategori skematik : mendefinisikan situasi dan memberikan ringkasan dari suatu peristiwa; menyajikan sebuah evaluasi atas situasi tersebut – khususnya tindakan-tindakan dan actor-aktornya; serta mengembangkan kesimpulan pragmatik dalam bentuk harapan, rekomendasi, saran, dan peringatan (Izadi dan Biria, 2007 : 148)

Dalam melakukan kajian terhadap editorial yang berkaitan dengan tema, studi ini akan memperhatikan dua elemen linguistic, yakni pilihan-pilihan penamaan (naming choices) yang digunakan untuk menyebut actor-aktor peristiwa sebagai upaya untuk menetapkan identitas kelompokdan pilihan-pilihan leksikal (lexical choices), yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa, aktor dan kebijakan yang berkaitan dengan sengketa nuklir Iran.

Kemudian, berdasarkan hasil analisis terhadap kedua elemen linguistik diatas peneliti akan melihat bagaimana pilihan-pilihan penamaan dan pilihan-pilihan leksikal tadi berkaitan dan merepresentasikan tema-tema ideologi orientalis sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka teori.

HASIL ANALISIS

1. Iran sebagai Ancaman Barat

Kompas mendefinisikan Iran sebagai ancaman bagi Barat. Dalam sebuah tajuk rencana berjudul “Iran Ancam Gunakan senjata Minyak” (06 Juni 2006), dituliskan bahwa :

Pemimpin Spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei mengancam akan menggunakan minyak sebagai senjata jika Negara itu sampai diserang Barat. Ancaman itu serius, lebih-lebih dilihat dari posisi Khamenei sebagai pemimpin spiritual yang berwenang memberikan kata akhir atas persoalan kenegaraan yang rumit seperti krisis nuklir sekarang ini.

Program nuklir Iran telah menempatkan Negara itu dalam posisi sulit. Amerika Serikat dan Uni Eropa mengancam menjatuhkan sanksi bahkan serangan militer jika tidak menghentikan program nuklirnya, yang dituduh potensial menciptakan senjata nuklir.

Meskipun pilihan-pilihan penamaan (naming choices) yang digunakan untuk menyebut aktor-aktor peristiwa dalam editorial tersebut cenderung netral: misalkan, Kompas menyebut Ali Khamenei sebagai pemimpin Spiritual Iran (bandingkan dengan berita lain, yang kadang menyebut Iran sebagai “negeri para Mulah”, sebuah penamaan yang cenderung syarat nilai ideologis). Namun, pilihan-pilihan leksikal yang digunakan cenderung tidak netral dan membesarkan fakta bahwa Iran adalah ancaman bagi Barat. Program nuklir Iran juga digambarkan sebagai ancaman dan berpotensi untuk menciptakan senjata nuklir.

Dalam tajuk rencana berjudul “Teheran Kendurkan Ancaman” dituliskan bahwa Amerika Serikat menyambut gembira berita bahwa Iran mengendurkan ancaman untuk memulai kembali aktivitas nuklirnya.

Amerika serikat menyambut gembira berita bahwa Iran mengendurkan ancaman untuk memulai kembali aktivitas nuklirnya. Tanggapan dilansir Amerika Serikat segera setelah Iran memutuskan akan mengundurkan jadwal pembukaan kembali pusat pengonversian uranium (uranium conversion) di Isfahan hingga awal pecan depan

Teheran sebelumnya menyatakan akan mulai mengaktifkan lagi pusat pengonversian uraniumnya, yang sebelumnya sempat dibekukan. Keputusan itu memicu kritikan keras dari Uni Eropa dan AS. Setelah dihujani kritikan dan desakan agar Iran tak memulainya lagi kegiatan produksi bahan bakar nuklir, Negara tersebut akhirnya menyatakan baru akan melakukan hal itu pada awal pekan depan.

Dalam editorial tersebut, disebut bahwa Iran telah mengendurkan ancamannya terhadap Barat. Pilihan-pilihan penamaan (naming choices) cenderung netral. Namun, pilihan-pilihan leksikal yang digunakan cenderung tidak netral dan membesarkan fakta bahwa Iran adalah ancaman bagi Barat.

Beberapa kali, dalam editorialnya, Kompas juga memberikan penamaan (naming choices) yang tidak netral. Dalam tajuk rencana berjudul “Serangan ke Iran seolah tinggal Hitungan Hari” (25 Januari 2005) dituliskan :

Dalam pidato pelantikannya, Presiden Bush antara lain berjanji akan menggulingkan seluruh kekuasaan Tirani. Ia juga berjanji akan menyebarkan kebebasan dan demokrasi hingga pelosok tergelap dunia.

Bush sendiri tidak memerinci kekuasaan tirani yang dimaksudkannya, tetapi wakil Presiden AS Dick Cheney kemudian menyebut Iran berada dalam urutas teratas sebagai Negara yang memiliki potensi berbahaya bagi keamanan dunia.

Meski tidak menyebut secara eksplisit, dengan mudah orang mengasosiasikan pernyataan Bush dengan Iran. AS tidak mampu lagi menyembunyikan sikap antipatinya kepada Iran. Apalagi, pekan lalu, Presiden Bush menyatakan tidak mengesampingkan kemungkinan menyerang Iran atas tuduhan memiliki program senjata nuklir.

Meski dengan menggunakan gaya bahasa tak langsung, dengan menggunakan pidato Presiden Bush, dapat terlihat bahwa  naming choices yang digunakan untuk menyebut aktor-aktor peristiwa dalam editorial tersebut cenderung tidak netral. Pilihan penamaan yang digunakan adalah “Iran adalah Kekuasaan tirani”; “Iran adalah bagian dari pelosok tergelap dunia”; “Iran berada dalam urutan teratas sebagai Negara yang memiliki potensi berbahaya bagi keamanan dunia”. Pilihan-pilihan penamaan mengenai Iran ini sangat berkaitan berkaitan dengan sebuah tema “Iran adalah ancaman”.

Pilihan penamaan yang cenderung tidak netral juga bisa dilihat dalam tajuk rencana berjudul “Presiden Bush Lanjutkan gaya Burung Elang” (22 Januari 2005). Dituliskan : bahwa “Bush menekankan akan mendorong kebebasan dan kemerdekaan melawan “penguasa-penguasa dari rezim-rezim yang tidak tahu aturan”, rulers of outlaw regimes.” Dalam editorial tersebut, juga dituliskan :

Bush tidak memerinci rezim-rezim yang berkiprah di luar aturan itu. Namun, wakil presiden AS Dick Cheney menyinggung nama Iran sebagai salah satu yang berada di urutan paling atas karena di mata AS negeri itu memiliki potensi berbahaya atas program persenjataan nuklir.

Prasangka negatif terhadap Iran sudah terungkap sejak awal tahun 2002 ketika Presiden Bush menuduh Iran bersama Irak dan Korea Utara berkolaborasi dalam apa yang disebutnya poros kejahatan. Ketiga Negara Negara diyakini mengembangkan program senjata pemusnah massal, seperti nuklir, dan bermain mata dengan organisasi teroris.

Pilihan penamaan yang di gunakan adalah “rezim yang tidak tahu aturan”; ‘Iran memiliki potensi berbahaya”; “poros kejahatan”; “senjata pemusnah missal”; “teroris”. Dari fakta-fakta terhadap pilihan-pilihan penamaan (naming choices) dan pilihan-pilihan leksikal tersebut dapat ditarik kesimpulan, dalam editorialnya, Kompas telah memberi label bahwa “Iran adalah ancaman bagi Barat”. Dari sudut pandang orientalis, Tema mengenai Islam sebagai ancaman mendasari keyakinan bahwa orang-orang Timur itu ancaman. Tema tentang inferioritas Timur mempersoalkan dasar kemanusiaan orang Timur dibandingkan dengan orang Barat

2.         Kepatuhan terhadap Barat

Tema-tema lain yang menggambarkan Iran, menunjukkan adanya representrasi mengenai Timur yang harus patuh kepada Barat, asumsi ini didasarkan pada beberapa pilihan-pilihan penamaan dan pilihan leksikal yang digunakan. Dalam tajuk rencana berjudul “Kekuatan Rudal Iran meningkat” (22 Mei 2009), dituliskan :

Uji coba peluru kendali jarak jauh pekan ini mempertegas kemampuan Iran dalam pengembangan program persenjataan canggih.

Peluncuran itu sekaligus mempertontonkan kemajuan Iran dalam meningkatkan kemampuan rudalnya. Selama ini Iran sudah sukses dengan uji coba rudal jarak pendek dan menengah. Jangkauan jelajah rudal yang diluncurkan hari Rabu, 20 Mei, diperkirakan 2.000 sampai 2.500 kilometer. Dengan demikian, Israel dan semua basis kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah dan Eropa Timur berada dalam jangkauan serangan rudal Iran.

Peluncuran rudal jarak jauh pekan ini juga memperlihatkan Iran tidak peduli terhadap kritikan dunia Internasional, terutama dunia Barat. Sikap tidak peduli itu sering diartikan sebagai ekspresi sikap menantang. Tidak sedikit pula yang mengaitkan sikap semacam itu dengan sosok Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, yang di mata Barat dianggap berhaluan keras.

Dari Pilihan penamaan (naming choices) terhadap Iran, dapat ditemukan adanya sebuah penamaan yang mengarah kepada Preseiden Iran dengan sebutan (naming) “berhaluan keras”. Sementara, dari pilihan leksikal yang digunakan, terlihat bahwa Iran tidak peduli terhadap kritikan, terutama, kepada dunia Barat. Sikap tidak peduli terhadap kritik, sering diistilahkan dengan tidak patuh.

Tema-tema mengenai keharusan Iran patuh kepada barat, juga muncul dalam banyak editorial yang berkaitan dengan kasus nuklir Iran. Dalam tajuk rencana berjudul “Iran tetap menantang Barat” (04 Agustus 2005), dituliskan :

Iran lagi-lagi memperlihatkan sikap kepercayaan diri tinggi dengan menantang, dan tidak mau tunduk terhadap tekanan Barat atas program nuklirnya.

Seolah tidak memedulikan tekanan dan ancaman Barat, Pemerintah Iran menegaskan akan menghidupkan kembali kegiatan nuklirnya pekan ini juga.

Penegasan itu membuat Uni Eropa dan Amerika Serikat terperangah dan terkesan panik. Bahkan, Perancis memperingatkan, langkah Iran itu dapat memicu krisis Internasioanl berskala besar.

Meski Pilihan penamaan dalam editorial diatas cenderung netral, namun dalam pilihan leksikal dapat terlihat adanya sebuah tema mengenai keharusan untuk tunduk dan patuh kepada Barat. Sebagaimana juga terlihat dalam tajuk rencana berjudul “Iran menantang sanksi PBB” (26 Desember 2012) bahwa Iran tidak mau patuh atas sikap PBB yang memberikan sanksi kepada Iran, sebagaimana dituliskan :

Mungkin atas perlakuan yang tidak adil itu, Iran tidak hanya marah, tetapi juga menantang sanksi yang disepakati seluruh 15 anggota dewan keamanan PBB hari Sabtu 23 Desember itu.

Iran menegaskan akan meneruskan program pengayaan uranium sebagai bahan dasar reactor nuklir untuk tujuan damai. Bahkan Presiden Mahmoud Ahmadinejad mengingatkan, sanksi ekonomi itu lebih merugikan Barat ketimbang Iran.

Dalam tajuk rencana berjudul “Isu Nuklir Iran tambah sensitif” (20 September 2012) juga ditemukan paragraph yang berkaitan :

Sensitivitas isu nuklir Iran bertambah setelah Negara itu menyatakan mampu menyerang semua sasaran Amerika Serikat di Timur Tengah.

Pernyataan yang disampaikan awal pekan ini oleh pasukan elite Iran, Garda Revolusi, hanya menambah ketegangan. Iran ingin menantang AS, yang bersama Uni Eropa terus menggalang dukungan di PBB untuk menjatuhkan sanksi ekonomi lebih keras kepada Iran.

Sejauh ini sanksi AS, Uni Eropa, dan PBB sama sekali tidak membuat Iran gentar. Sebaliknya, Iran terus saja mengembangkan program nuklirnya. Pemerintah Iran menjelaskan, program nuklirnya bertujuan damai untuk tenaga listrik. Sebaliknya Barat mencurigai Iran ingin mengembangkan program senjata nuklir.

Dari temuan-temuan mengenai pilihan-pilihan penamaan dan pilihan leksikal, dapat disimpulkan, dalam editorialnya, Kompas telah memberi label bahwa “Iran harus tunduk kepada Barat”. Dari sudut pandang orientalis, Tema tentang kepatuhan Timur mengetengahkan bahwa Timur secara alamiah berada dalam posisi yang harus patuh

3.         Karakter Program Nuklir Iran

Program nuklir Iran juga didefinisikan sebagai ancaman dan berpotensi untuk menciptakan senjata nuklir. Pemerintah Iran dipandang memiliki ambisi senjata nuklir. Dalam sebuah tajuk rencana berjudul “Iran Ancam Gunakan senjata Minyak” (06 Juni 2006), dituliskan bahwa

Program nuklir Iran telah menempatkan Negara itu dalam posisi sulit. Amerika Serikat dan Uni Eropa mengancam menjatuhkan sanksi bahkan serangan militer jika tidak menghentikan program nuklirnya, yang dituduh potensial menciptakan senjata nuklir.

Penamaan leksikal mengenai nuklir Iran cenderung tidak netral, kata-kata yang digunakan adalah “senjata nuklir”, senjata pemusnah massal”. Sudut pandang yang digunakan adalah bahwa, Iran, meski mengklaim program nuklirnya untuk cara-cara damai, namun berpotensi untuk meneruskannya menjadi senjata pemusnah massal. Persoalannya, bukanlah kemungkinan tentang bom nuklir Iran saat ini, namun hal tersebut akan dimungkinkan di masa depan dalam waktu yg tidak lama lagi. Dalam tajuk rencana berjudul “Iran Tetap Menantang Barat (04 Agustus 2005), dituliskan :

Sebaliknya Uni Eropa dan Amerika Serikat berpandangan, setelah menguasai teknologi nuklir untuk energy listrik, Iran tinggal selangkah lagi akan mengembangkan program senjata nuklir. Atas asumsi itu, Uni Eropa berusaha membujuk Iran segera menghentikan program nuklirnya. Sebagai kompensasinya, Iran ditawari bantuan ekonomi dan berbagai kemudahan dalam bidang perdagangan.

Fokus dari makna mengenai karakter program nuklir Iran ini terpusat pada tanggung jawab Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk melawan penyebaran senjata nuklir Iran. Sementara itu, semua itu jsutru mengabaikan atau mengingkari hak Iran berkaitan dengan seluruh teknologi nuklir yang diaplikasikan demi maksud-maksud damai. Sebagaimana dimiliki oleh Israel dan beberapa Negara-negara yang tercatat sebagai negara-negara non-senjata nuklir (non-nuclear weapon states)

4.         Bias Orientalisme dalam Krisis Nuklir Iran

Pemberitaan mengenai krisis nuklir Iran di Indonesia masih diliputi oleh bias orientalisme. Orientalisme dalam kasus nuklir Iran, sebagaimana dapat dilihat dari tajuk rencana Harian Kompas, masih terpusat di sekitar tema bahwa Iran adalah ancaman bagi – khususnya – Barat. Studi ini juga menunjukkan bahwa, diskursus mengenai program nuklir Iran, masih diliputi oleh bias orientalisme. Salah satu tema orientalisme adalah mengenai ketidak percayaan Barat terhadap Timur. Tema mengenai Timur yang tidak layak dipercaya mendasari keyakinan bahwa orang-orang Timur secara alamiah tidak jujur sehingga tidak bisa dipercaya. Tema mengenai Timur yang tidak layak dipercaya, mendasari pemberitaan mengenai program nuklir Iran, bahwa program nuklir Iran, pada akhirnya akan mengarah kepada kepemilikan senjata pemusnah massal.

Bias orientalisme, salah satunya disebabkan oleh hegemoni Barat terhadap arus informasi ke Negara-negara dunia ketiga. AS telah menguasai arus informasi, sehingga berita-berita mengenai krisis nuklir Iran mengikuti konstruksi cara pandang Barat. Media transnasional negara-negara Barat mempertahankan suatu narasi global mengenai Timur, yang merekonstruksi Timur sebagai musuh lama Barat. Dengan penguasaan terhadap arus informasi, media-media Barat telah melakukan penggambaran orientalis mengenai Timur, dan media Barat telah mengembangkan sebuah diskurus global yang dominan mengenai Timur sebagai ancaman. Sebuah wacana, yang kemudian, secara begitu saja diserap oleh media-media di Negara-negara non-Barat.

Barat menjadi sedemikian hegemonik karena telah mengartikulasikan kepentingan sektoralnya sebagai kepentingan publik dunia, lalu merealisasikannya dalam kepemimpinan moral dan politik. Hegemoni digunakan oleh Pemerintahan AS dan sekutunya untuk kepentingan-kepentingan militer. Bagaimana memperoleh dukungan dan persetujuan terhadap kepentingan mereka untuk menghentikan program nuklir Iran. Dengan demikian, Amerika Serikat telah menggunakan ideologi Orientalisme untuk kepentingan perang.

Studi ini menemukan bahwa, pemberitaan media di Indonesia masih mengikuti cara pandang Barat. Pemberitaan mengenai krisis nuklir Iran dalam media di Indonesia masih diliputi oleh bias oreintalisme, khususnya di seputar tema bahwa Iran dalah ancaman bagi Barat dan publik Dunia. Studi ini juga menemukan bahwa ketidak percayaan Barat terhadap Timur, telah mempengaruhi pemberitaan mengenai krisis nuklir Iran.

Barat telah memperalat media sebagai instrumen perang. Perang dalam konteks modern tidak lagi hanya mengandalkan senjata, namun juga telah menempatkan media sebagai suatu instrumen penting sebagai “senjata”. Apa yang dilakukan oleh Barat terhadap Iran, menunjukkan bahwa media-media utama di AS cenderung menjadi kendaraan yang jinak bagi strategi pemerintah untuk memanipulasi masyarakat, sehingga membahayakan demokrasi.

Rekomendasi dari studi ini adalah bahwa media telah menjadi bagian dari perang. Oleh karena itu, telah menjadi sebuah tuntutan bahwa militer harus sepenuhnya menguasai manajemen media. Mulai dari pengelolaan informasi hingga bagaimana berkomunikasi dengan jurnalis, semuanya dilakukan oleh orang-orang yang secara professional memiliki keahlian jurnalistik. Pihak militer, dalam hal ini TNI, harus mulai melakukan investasi untuk bagaimana melatih para perwira menguasai proses manajemen berita dan bagaimana berhubungan baik dengan media (media relations). Pihak militer juga harus mulai mengeintegrasikan ke dalam perencanaan operasionalnya prinsip-prinsip masyarakat informasi dan suatu dunia yang terbungkus dalam jaringan ketat media informasi. Hal ini mendesak dilakukan, agar pihak militer dapat memiliki pengetahuan yang memadai untuk bagaimana melakukan penguasaan terhadap arus informasi dan menguasai opini publik. Ketika pihak lawan menggunakan media sebagai instrumen perang, maka senjata yang paling ampuh untuk melawannya adalah dengan menggunakan media.

DAFTAR PUSTAKA

Adian, Donny Gahral (2011). Setelah Marxisme; Sejumlah Teori Ideologi Kontemporer. Jakarta : Penerbit Koekoesan

Alatas, Syed Farid (2010). Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia; Tanggapan terhadap Orientalisme. Bandung : Mizan Publika

Baggini, Jullian (2003). Making Sense; Filsafat di Balik Headline Berita. Jakarta : Penerbit Teraju

Dijk. Teun Van (2001). Critical Discourse Analysis. Dalam Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, dan Heidi E. Hamilton (ed). The Handbook of Discourse Analysis. Blackwel Publisher

———,  (June 2006). Ideology and discourse analysis. Journal of Political Ideologies. Routledge

Eriyanto (2001). Analisis Wacana; Pengantar Analisis teks Media. Yogyakarta : LKiS

Fiske, John (2011). Cultural and Communication Studies; Sebuah Pengantar Paling Komprehensif. Yogyakarta : Jalasutra

Huntington, Samuel (1996) . Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia. Yogyakarta : Penerbit Qalam

Izadi, Foad dan Hakimeh Saghaye-Biria (2007). A Discourse Analysis of Elite American Newspaper Editorial. The Case of Iran’s Nuclear Program. Journal of Communication Inquiry, Volume 31 Number 2.

Kellner, Douglas (1995). Media Culture; Cultural studies, identity and politics between the modern and the postmodern. Routledge

Laughey, Dan (2007). Key Themes in Media Theory. New York : McGraw Hill Open University Press

Mercier Arnaud (2005). Perang dan Media: Kepatuhan dan Ledakan. International Review of Red Cross. Volume 87 Number 860 December 2005

Muazaffar, Chandra (2003). Muslim, Dialog dan Teror. Jakarta : Penerbit Profetik

Said, Edward W (1978). Orientalism. New York : Vintage Books

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s