INDUSTRIALISASI POLITIK DAN REKAYASA CITRA

 

Apa yang disebut sebagai ”industrialisasi politik” merupakan suatu hal yang baru bagi proses politik dinegeri ini. Khususnya ketika menjelang Pemilihan Umum (pemilu) 2004, berbagai partai politik dan aktor-aktornya mulai menggelar berbagai langkah, manuver dan strategi politik dalam rangka meraih kemenangan politik. Hal ini dilakukan untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang di tawarkan agar bersedia bergabung dan mendukungnya dalam pemilu. Mereka, para kontestan pemilu, menyadari bahwa personalisasi politik begitu penting untuk menjaring suara dalam pemilu, karena saat ini kita sedang melangkah pada sistem politik yang dianggap lebih modern, berkualitas dan rasional.

Indikasi dari industrialisasi politik ini adalah dengan pemanfaatan konsultan kampanye (electioneer) profesional untuk mengemas atau merekayasa citra. Para electioneer ini tidak hanya direkrut dari dalam negeri, banyak partai politik “gemuk” yang menggunakan konsultan dari mancanegara. Kita tidak bisa menafikan bahwa Model kampanye seperti inilah yang kini sedang dikembangkan di Indonesia di masa reformasi. Yaitu sebuah model kampanye yang lebih menekankan pada citra dan simulasi ketimbang realitas, dimana rekayasa citra individu kontestan menjadi lebih penting daripada platform dan isu yang diperjuangkan partai. Menurut Dedy Nur Hidayat, ketua program pascasarjana ilmu komunikasi Universitas Indonesia, dalam Amerikanisasi Industri Kampanye Pemilu (2004), kelompok electioneer profesional inilah yang sebenarnya berperan sebagai elit kekuasaan baru dalam proses mengonstruksi salah satu elemen penting budaya berdemokrasi di tanah air.

Apa yang dikahawatirkan dari maraknya industrialisasi politik ini adalah munculnya hiper-realitas dalam politik, yang merujuk pada realitas artifisial yang telah terdistorsi. Istilah hiper-realitas pertama kali digunakan oleh Jean Baudrillard, seorang sosiolog Prancis, dalam bukunya In the Shadow of the Silent Majorities (1983), untuk menjelaskan perekayasaan (dalam pengertian distorsi) makna didalam media.

Yasraf Amir Pilliang, dalam bukunya Transpolitika  (2005), menyebut hiper-realitas sebagai penciptaan realitas yang tidak lagi mengacu pada realitas di dunia nyata sebagai referensinya, sehingga ia menjadi semacam realitas kedua (second hand reality) yang referensinya adalah dirinya sendiri. Hiper-realitas, menurut Pilliang, tampil seperti realitas yang sesungguhnya, padahal ia adalah realitas artifisial, yaitu realitas yang diciptakan lewat tekhnologi simulasi, sehingga, pada tingkat tertentu, ia tampak (dipercaya) sebagai lebih nyata dari realitas yang sesungguhnya.

Dengan demikian hiper-realitas menciptakan sebuah kondisi, yang didalamnya citra dianggap sebagai “realitas”, kesemuan dianggap kenyataan, kepalsuan dianggap kebenaran, isu lebih dipercaya dari ketimbang informasi dan rumor dianggap lebih benar ketimbang  kebenaran. Di dalam keadaan hiperealitas ini, kita tidak sadar lagi bahwa apa yang kita lihat sebagai suatu kenyataan tersebut sebetulnya adalah konstruksi atau rekayasa realitas.

Political marketing – setidaknya dalam konteks transisi demokrasi – seringkali dimakna sebagai rekayasa citra. Hal ini pada akhirnya menimbulkan aspek-aspek yang berdampak pada rekayasa citra yang dilakukan para aktor politik untuk mengemas ‘politisi busuk’. Dengan political marketing, para ‘politisi busuk’ bisa dipasarkan dalam kemasan seorang pahlawan dari masa lalu yang tidak berhubungan sama sekali dengan masa kini. Dengan kata lain, seorang politisi yang dikategorikan ‘busuk’, dengan bantuan electioneer profesional, dapat menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya.

Dan sebaliknya, mereka merekayasa citra diri, dengan menampilkan pesona yang menghanyutkan, yang dapat menggerakkan massa untuk dengan sukarela mengangkatnya sebagai seorang pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Sehingga kita tidak bisa lagi membedakan antara ‘politisi busuk’ yang telah menggerogoti keuangan negara untuk memperkaya dirinya dan kelompoknya, dan pahlawan yang telah mengorbankan dirinya dan kelompoknya untuk bangsa dan negara.

Sebagaimana yang dilakukan oleh para pejabat yang berkuasa (incumbent). Menjelang pemilu, kita melihat sebuah situasi dimana para pejabat pemerintah berlomba memasarkan “keberhasilan” mereka melalui iklan, baik di media cetak ataupun elektronik. Seolah mereka ingin merekayasa citra diri (atau simulasi) sebagai pejabat publik yang telah ”berhasil” memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Meskipun, lagi-lagi, dengan cara menyembunyikan realitas yang sesungguhnya.

 

(Dimuat dalam HU Lampung Post, 02 Maret 2010)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s