KEBEBASAN PERS UNTUK DEMOKRASI

Kebebasan pers adalah unsur yang esensial dalam demokrasi, dan melekat pada konsep demokrasi itu sendiri. Jika diperhatikan peranan yang dimainkannya dalam masyarakat yang demokratis, dapat dikatakan bahwa batasan demokrasi banyak ditentukan oleh kebebasan pers dan tersedianya ruang publik (public sphere) yang menjamin setiap warga masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas.
Pada sisi lain, demokrasi juga banyak ditentukan oleh struktur dan ciri sistem komunikasi. Sebuah Negara, atau institusi dapat dinamakan demokratis bila memungkinkan terjadinya komunikasi tanpa hambatan. Tolok ukur demokrasi adalah kriteria komunikasi, yaitu adanya : wacana publik, pertukaran pendapat, gagasan dan perbedaan secara terbuka, arus informasi yang tidak dibatasi, kebebasan pers serta hak dan kebebasan memilih.
Dalam konteks Indonesia, kebebasan pers mulai mendapatkan ruang setelah reformasi pada 1998. Hal ini bahkan semakin dipertegas dengan pengakuan dan landasan hukum melalui undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers (UU Pers) untuk menggantikan undang-undang pokok pers No. 21 tahun 1982 yang dinilai represif dan membelenggu kemerdekaan pers. Dengan demikian, seiring bertumbuhnya demokrasi di Indonesia, negara harus menjamin kebebasan pers untuk mempergunakan ruang kebebasan sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Sehingga akhirnya pers dapat menjadi watch dog atau pemberi peringatan dini terhadap penyelenggaraan Negara, mengungkap ketidak adilan dan kesewenang-wenangan.
Dalam konteks inilah kita dapat mengatakan bahwa pidato presiden mengenai kritik yang ditujukan kepadanya sebagai suatu hal yang inkonstitusional dan tidak memiliki landasan hukum. Sebagaimana telah menajdi pemberitaan media, beberapa saat lalu dalam pidatonya di Mataram, Presiden menyebutkan bahwa ada gerakan politik yang keliling Indonesia untuk sengaja menjelek-jelekkan pemerintah. Tentu, dengan tujuan untuk memperburuk citra pemerintah yang sedang dipimpinnya. Selain itu, Presiden pun menyinggung bahwa media turut berperan dalam memperburuk citra pemerintah.
Meski sampai kini tidak jelas gerakan politik apa dan media mana yang dimaksud oleh presiden. Namun, dalam konteks demokrasi, pidato presiden terlihat seolah-olah ingin membatasi pers dan membatasi ruang publik serta anti kritik. Karena dalam Negara demokrasi kebebasan berpendapat diakui oleh undang-undang, Siapapun – termasuk Presiden – tidak memiliki dasar hukum untuk membatasi setiap orang untuk menyatakan pendapatnya.
Sebagai seorang pemimpin dari sebuah Negara yang sedang mengembangkan demokrasi, tidak layak Presiden mengeluarkan pernyataan tersebut karena akan berbahaya bagi masa depan demokrasi dinegeri ini. Beberapa pengamat, bahkan menyatakan bahwa seperti gaya Soeharto tempo lalu yang mana bila ingin “mengancam” beberapa orang tertentu selalu memakai sarana pertemuan tertentu, Presiedn dalam komunikasi politiknya juga menggunakan sarana pertemuan tertentu untuk menyampaikan “unek-unek″ istilah lain dari “curhat”, dan dengan penyampaian tersebut tentu ada maksud dan tujuan yang hendak dicapai.
Presiden lupa bahwa kebebasan pers diatur dan diakui oleh undang-undang dinegeri ini dan kebebasam berpendapat setiap warga Negara diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, seharusnya kritik pers ataupun masyarakat terhadap pemerintah harus dimaknai oleh Presiden sebagai bentuk kepedulian rakyat terhadap Presiden, dan merupakan upaya untuk menumbuhkan “unlightened understanding” dari persoalah-persoalan publik hingga persoalan politik. Dengan demikian, tidak perlu ada upaya-upaya negara untuk mengintervensi pers dengan cara apapun, dan membiarkan pers melakukan aktifitas untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kesadaran masyarakat terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Jika memang Presiden merasa dirugikan oleh pemberitaan media, sesuai dengan ketentuan undang-undang, Presiden dapat menggunakan “hak jawab”, yaki hak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap karya jurnalistik menyangkut fakta (pemberitaan) yang bersifat sepihak dan tidak akurat sehingga merugikan nama baiknya. Mekanisme lain yang dapat ditempuh oleh Presiden atau pihak manapun yang merasa telah dirugikan oleh pemberitaan media adalah mengajukan mengajukan permasalahannya kepada dewan pers. Dalam konteks ini, dewan pers akan menjadi mediator antara Presiden dan pers untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pemberitaan media.
Seharusnya hal ini tidak terulang kembali karena akan menjadi preseden buruk bagi masa depan kebebasan pers di negeri ini. Kita semua tidak ingin, kehidupan pers dinegeri ini dihadapkan pada kompromi-kompromi yang akhirnya akan melenyapkan independensi redaksional media pers. Pers juga harus bebas dari upaya campur tangan pihak lain untuk membengkokkan standar professional dan kode etik jurnalistik. Karena setiap kompromi dan upaya campur tangan pihak luar, hanya akan memerosotkan martabatnya sampai titik terendah. Akibatnya, demokrasi yang telah dengan susah payah dibangun, akan hancur seiring dengan terbelenggunya kebebasan pers.

Artikel dimuat dalam HU Lampung Post. 02 Agustus 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s