HIPERREALITAS POLITIK

(Dimuat dalam Harian Lampung Post, 31 Januari 2009)

—–

Menjelang Pemilihan Umum (pemilu) 2009, berbagai partai politik dan aktor-aktornya mulai menggelar berbagai langkah, manuver dan strategi politik dalam rangka meraih kemenangan politik. Hal ini dilakukan untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang di tawarkan agar bersedia bergabung dan mendukungnya dalam pemilu. Mereka, aktor-aktor politik, menyadari bahwa personalisasi politik begitu penting untuk menjaring suara dalam pemilu, karena saat ini kita sedang melangkah pada sistem politik yang dianggap lebih modern, berkualitas dan rasional.

Maka yang terjadi kemudian, para aktor-aktor politik seakan berlomba menampilkan citra (image) sesuai dengan harapan konstituen yang akan menjadi voter dalam pemilu. Mulai dari merekayasa citra sesuai isu persoalan yang dipilih, merancang pesan dan simbol yang diperlukan, serta merencanakan pemanfaatan media. Semuanya untuk mengusahakan agar citra para kontestan melekat kuat dalam memori dan imaji serta alam bawah sadar (subsconscious) para calon pemilih.

Untuk melakukan itu semua para kontestan tidak bekerja sendiri, mereka memanfaatkan konsultan kampanye (electioneer) profesional untuk mengemas atau merekayasa citra. Para electioneer ini tidak hanya direkrut dari dalam negeri, banyak partai politik “gemuk” yang menggunakan konsultan dari mancanegara. Menurut Dedy Nur Hidayat, ketua program pascasarjana ilmu komunikasi Universitas Indonesia dalam Amerikanisasi Industri Kampanye Pemilu (2004), kelompok electioneer profesional inilah yang sebenarnya berperan sebagai elit kekuasaan baru dalam proses mengonstruksi salah satu elemen penting budaya berdemokrasi di tanah air. Jadi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dunia politik kontemporer sangat menggantungkan dirinya pada keberadaan tekhnologi pencitraan (kampanye, iklan, publikasi) dalam membentuk pencitraan  politik dan politisi.

Fenomena ini kemudian menimbulkan hiper-realitas dalam politik. Yaitu merujuk pada realitas artifisial yang telah terdistorsi. Istilah hiper-realitas pertama kali digunakan oleh Jean Baudrillard, seorang sosiolog Prancis, dalam bukunya In the Shadow of the Silent Majorities (1983), untuk menjelaskan perekayasaan (dalam pengertian distorsi) makna didalam media.

Yasraf Amir Pilliang, dalam bukunya Transpolitika  (2005), menyebut hiper-realitas sebagai penciptaan realitas yang tidak lagi mengacu pada realitas di dunia nyata sebagai referensinya, sehingga ia menjadi semacam realitas kedua (second hand reality) yang referensinya adalah dirinya sendiri. Hiper-realitas, menurut Pilliang, tampil seperti realitas yang sesungguhnya, padahal ia adalah realitas artifisial, yaitu realitas yang diciptakan lewat tekhnologi simulasi, sehingga, pada tingkat tertentu, ia tampak (dipercaya) sebagai lebih nyata dari realitas yang sesungguhnya.

Dengan demikian, dalam pandangan Pilliang, hiper-realitas menciptakan sebuah kondisi, yang didalamnya citra dianggap sebagai “realitas”, kesemuan dianggap kenyataan, kepalsuan dianggap kebenaran, isu lebih dipercaya dari ketimbang informasi dan rumor dianggap lebih benar ketimbang  kebenaran. Di dalam keadaan hiperealitas ini, kita tidak sadar lagi bahwa apa yang kita lihat sebagai suatu kenyataan tersebut sebetulnya adalah konstruksi atau rekayasa realitas.

Mengemas Politisi Busuk

Model kampanye seperti inilah yang kini sedang dikembangkan di Indonesia pasca reformasi. Yaitu sebuah model kampanye yang lebih menekankan pada citra dan simulasi ketimbang realitas, dimana rekayasa citra individu kontestan menjadi lebih penting daripada platform dan isu yang diperjuangkan partai.

Hal ini pada akhirnya menimbulkan aspek-aspek yang berdampak pada rekayasa citra untuk mengemas ‘politisi busuk’. Dengan metode hiper-realitas, para ‘politisi busuk’ bisa dipasarkan dalam kemasan seorang pahlawan dari masa lalu yang tidak berhubungan sama sekali dengan masa kini.

Dengan kata lain, seorang politisi yang dikategorikan ‘busuk’, dengan bantuan electioneer profesional, dapat menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya. Dan sebaliknya, mereka merekayasa citra diri, dengan menampilkan pesona yang ‘menghanyutkan’, yang dapat menggerakkan massa untuk dengan sukarela mengangkatnya sebagai seorang pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Sehingga kita tidak bisa lagi membedakan antara ‘politisi busuk’ yang telah menggerogoti keuangan negara untuk memperkaya dirinya dan kelompoknya, dan pahlawan yang telah mengorbankan dirinya dan kelompoknya untuk bangsa dan negara.

Hiper-realitas politik mewarnai dengan sangat pekat kehidupan politik di dalam era reformasi. Kita melihat di media massa terjadinya sebuah pertarungan citra antar partai politik atau antar aktor-aktor politik untuk merebut simpati masyarakat. Melalui iklan ataupun publikasi, mereka memperebutkan citra untuk tampil memukau di depan publik, tentunya dengan menyembunyikan realitas yang sesungguhnya.

Demikian pula yang dilakukan oleh para pejabat yang berkuasa (incumbent). Menjelang pemilu, kita melihat sebuah situasi dimana para pejabat pemerintah berlomba mepublikasikan “keberhasilan” mereka , melalui iklan baik di media cetak ataupun elektronik. Seolah mereka ingin merekayasa citra diri (atau simulasi) mereka sebagai pejabat publik yang telah berhasil memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Meskipun, lagi-lagi, dengan cara menyembunyikan realitas yang sesungguhnya. Karena bagi masyarakat, pemerintah telah gagal, setidaknya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan standar kehidupan masyarakat yang semakin rendah. Dengan demikian yang ditampilkan oleh mereka sebagai “keberhasilan-keberhasilan” bukan lagi “realitas” tetapi merupakan  “hiper-realitas”.

Inilah yang seharusnya menjadi pemikiran kita semua yang peduli terhadap nasib demokrasi di negeri ini. Yaitu, bagaimana kedepan kita bisa menciptakan sebuah realitas politik yang bebas dari kepalsuan aktor-aktor yang hanya menjadikan lembaga politik sebagai tempat persinggahan untuk sekedar merealisasikan kepentingan pribadi atau kelompok.

Satu hal yang bisa kita lakukan adalah mensosialisasikan kepada masyarakat di tingkat grass root (karena merekalah obyek utama penipuan para politisi busuk) agar mereka bersikap kritis dalam memilih calon ‘wakil’ mereka yang dianggap benar-benar memiliki kompetensi, dan mengajarkan mereka untuk tidak memilih manusia-manusia yang pandai memanipulasi kebenaran data dan fakta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s