MEDIA DAN RUANG PUBLIK

Ruang publik (public sphere) adalah sebuah istilah yang dikembangkan oleh Sosiolog dan filsuf Jerman, Jürgen Habermas, yang merupakan penerus teori kritis Mazhab Frankfurt. Dalam pandangan Habermas, istilah ruang publik mengacu pada “ruang antara” negara dan pasar di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum dan opini publik dibentuk dengan cara persuasi, konflik, dan didalamnya terjadi perebutan makna (contested meaning) untuk memenangkan opini publik.

Melalui konsep ruang publik, Jurgen Habermas berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan publik; bagaimanakah bentuk kekuasaan yang efektif dalam konteks demokrasi representatif? serta bagaimana mempertahankan sebuah kekuasaan politik dalam demokrasi. Melalui bukunya “The Structural Transformation of the Public Sphere” (1962) ia berupaya mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut serta mengeksplorasi lebih jauh mengenai status opini publik dalam praktek pemerintahan perwakilan (representative) di Eropa Barat[1]. Dalam buku yang awalnya dipersiapkan untuk Habilitationschrift tersebut Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai sebuah komunitas virtual atau imajiner, dalam bentuk yang ideal, ruang publik “terdiri dari orang-orang “private” yang berkumpul bersama sebagai masyarakat dan mengartikulasikan kebutuhan masyarakat dengan negara”. Melalui bukunya ini pula Habermas berupaya untuk menanggapi secara konstruktif terhadap konsepsi teori kritis dari para pendahulunya, khususnya Horkheimer dan Adorno. Habermas mencoba untuk menyelesaikan masalah teori kritis generasi pertama Frankfurt School yang mengalami kebuntuan, sambil tetap setia pada semangat aslinya dan mempertahankan beberapa aspek diagnosa penyakit sosial.

Apa yang coba dijelaskan dalam The Structural Transformation of the Public Sphere adalah proses historis-sosiologis dari kemunculan, transformasi dan disintegrasi ruang publik borjuis (the bourgeois public sphere). Ide-idenya berfokus pada asal-usul dan proses perkembangan kehidupan politik borjuis dari pertengahan abad ke-XVII hingga pertengahan abad kedua puluh. Ruang publik borjuis, sebagaimana dikatakan oleh Pauline Johnson[2] dalam buku Habermas; Rescuing the Public Sphere”, membentuk dirinya sebagai publik dari individu-individu yang berkumpul bersama-sama untuk mengartikulasikan kebutuhan masyarakat dengan negara. Ruang publik borjuis dikembangkan dari sistem feodal yang menolak (denied) prinsip diskusi publik yang terbuka pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik[3].

Meskipun ada suatu pandangan yang umum bahwa ruang publik telah ada pada zaman Yunani klasik, namun seiring dengan memudarnya era Yunani dan kemunculan zaman feodal yang diikuti dengan perkembangan kapitalisme telah terbentuk sebuah sebuah ruang publik baru, yang oleh Habermas disebut sebagai “ruang publik borjuis”. Negara, dalam periode ini, memiliki otoritas publik yang memiliki klaim yang sah untuk menggunakan kekerasan[4]. Dalam konteks ini kita melihat betapa negara memiliki kekuasaan yang begitu besar, untuk bisa menguasai seluruh elemen-elemen dalam masyarakat. Hal ini berbeda dengan negara modern, ketika unsur-unsur yang ada  dalam masyarakat – negara, pasar dan publik – saling berebut dominasi untuk memenangkan opini publik.

Ruang publik – sebagaimana digambarkan Habermas – pada awalnya dikembangkan dalam coffee house dan salon ketika sekelompok laki-laki anggota kaum borjuis, bangsawan dan intelektual bertemu untuk membahas karya sastra. Meskipun dikritik banyak pihak yang mengecam bahwa percakapan-percakapan yang dilakukan tersebut selalu didasarkan pada praktek-praktek eksklusi – mereka misalkan mengabaikan kaum perempuan dan kelompok kelompok kelas pekerja – namun bagi Habermas, sebagaimana digambarkan Stevenson dalam bukunya “Understanding Media Cultures”, justru pertemuan-pertemuan tersebut memiliki potensi untuk membentuk sebuah ruang publik baru. Ada beberapa alasan untuk hal ini : Pertama, hubungan sosial yang akhirnya bergeser dari sastra ke kritik politik membuka ruang sosial bagi otoritas argumen yang lebih baik untuk dapat melawan the established status quo. Kedua, tertutupnya ranah perdebatan sosial pada zaman feodalisme semakin kehilangan ‘aura’, dan menjadi semakin problematised melalui percakapan yang mengabaikan status peserta. Terakhir, Habermas ingin mengatakan bahwa pertemuan yang berlangsung di seluruh Eropa di salon dan rumah kopi, terutama antara 1680 dan 1730, bersifat inklusif dan juga sekaligus eksklusif. Dalam artian bahwa meskipun setiap peserta yang ikut mengambil bagian aktif dalam dialog dibatasi, namun klaim yang mereka bangun adalah bahwa kegiatan ini merupakan corong bagi masyarakat. Habermas berpendapat bahwa sementara ‘publik’ tetap kecil, namun prinsip-prinsip universalitas mulai diterima. Setidaknya orang-orang yang memenuhi kriteria intelektual, laki-laki dan bangsawan bisa mengambil manfaat, melalui partisipasi aktif, dalam ruang publik.

Seiring dengan pertumbuhan industri surat kabar, yang menjadi awal dari pertumbuhan media massa pada saat itu, terjadi transformasi ruang publik. Perkembangan industri media massa pada abad ke-19 telah menggantikan coffee house dan salon sebagai ruang publik baru. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan Stevenson[5], pada abad kedua puluh mulai muncul kekhawatiran baik yang diungkapkan oleh sekelompok ilmuwan maupun dalam berbagai debat publik mengenai dampak media massa terhadap praktek sipil. Alih-alih memungkinkan terciptanya ruang publik, seperti media cetak pada akhir abad kedelapan belas, beberapa pihak berpendapat bahwa media massa baru abad dua puluh malah menjadi ancaman bagi tumbangnya ruang publik dan demokrasi. Media-media seperti film, radio dan televisi menjadi industri besar dan bahkan menjelma menjadi lembaga pemerintah yang dapat mencapai jutaan orang. Dalam konteks ini, media-media tersebut memiliki potensi propaganda yang bagus untuk mematahkan ide-ide serta membatasi perdebatan di ruang publik.

Terlepas dari skeptisme sebagian kalangan yang menilai bahwa media massa dapat menghancurkan, alih-alih menjadi ruang publik baru. Habermas justru menilai media massa modern sebagai lingkungan baru ruang publik. Dalam hal ini, sebagaimana dinyatakan Richard Butsch[6], ia menghadapkan dirinya dengan Max Horkheimer dan Theodore Adorono, para pendahulunya di Mazhab Frankfurt, yang melakukan kritik terhadap budaya massa; bahwa budaya yang dimediasi dan diproduksi secara massal akan menjadi dominasi ideologis ketimbang sebagai ruang publik.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, makalah ini akan melakukan kajian secara kritis mengenai hubungan media dan ruang publik; apakah media dapat menjadi sebuah entitas yang dapat berfungsi untuk menciptakan dan mengembangkan ruang publik, atau sebaliknya, sebagaimana dikhawatirkan banyak kalangan, dengan semakin terkonsentrasi – bahkan terkooptasinya – media akan menjadikannya sebagai anasir yang justru akan menghancurkan ruang publik. Dengan demikian, makalah ini juga akan memeriksa syarat-syarat terciptanya media sebagai ruang publik sehingga apa yang dicita-citakan oleh Habermas mengenai fungsi normatif ruang publik dapat terpenuhi. Untuk sampai kepada pembahasan diatas, tulisan ini akan dimulai dengan mengkaji definisi ruang publik dari Jurgen Habermas, bagian ini juga akan lebih jauh menjelaskan konteks perkembangan pemikiran Habermas. Kemudian, dengan menjabarkan mengenai sejarah perkembangan media, baik yang terkait dengan industri media maupun ekonomi politik. Dengan pemahaman yang memadai mengenai konsep ruang publik dalam konteks pemikiran Habermas serta perkembangan industri media, makalah ini akan menjabarkan persoalan-persoalan mengenai hubungan media dan ruang publik.

 

 

 

[1] Lihat Jurgen Habermas (1991), The Structural Transformation of the Public Sphere; An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Diterjemahkan oleh Thomas Burger dibawah asistensi Frederick Lawrence. The MIT Press, Cambridge.

[2]Pauline Johnson (2006). Habermas : Rescuing Public Sphere. London and New York : Routledge. Hal. 27

[3]Lihat Nick Stevenson (2002). Understading Media Cultures. London : Sage Publication. hal. 49

[4]Stevenson, ibid : 49

[5]Stevenson, 2002

[6] Richard Butsch (2007). Media and Public Spheres. New York : Palgrave Macmillan. Hal. 4

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s