MEDIA DAN POLARISASI POLITIK DALAM PILPRES 2014

Ada banyak hal yang menarik untuk diamati dalam Pemilihan Presiden tahun 2014 yang baru saja kita lewati. Pilpres yang ketiga kalinya diadakan secara langsung ini memberikan begitu banyak pengalaman berharga bagi bangsa ini dalam menuntaskan masa transisi yang bagi sebagian kalangan tak kunjung usai. Pilpres 2014 ini diikuti hanya oleh dua kontestan; dengan hanya diikuti oleh dua kontestan, maka seluruh sumberdaya politik akan terpolarisasi menjadi dua kutub, setiap orang dengan latar belakang yang berbeda akan memilih salah satu kutub yang paling sesuai. Dengan demikian, sebagaimana kita saksikan kini, Pilpres lebih mirip pertandingan antar – bukan hanya dua kandidat dan dua kekuatan politik, namun juga dua ideologi, dua cleavage, bahkan dua aliran yang berbeda.

William Liddle, guru besar di Departemen Ilmu Politik Ohio State University, pernah memprediksi soal terbentuknya polarisasi dalam politik Indonesia jika diadakan pemilihan presiden secara langsung. Menurut Liddle, jika pemilihan presiden secara langsung diadakan, maka yang akan terbentuk dalam jangka panjang adalah sistem politik yang hanya akan menampilkan dua kelompok politik yang dominan. Dua kekuatan politik inilah yang dalam pandangan Liddle akan mendominasi kehidupan politik di Indonesia.

Liddle benar, bahwa yang terjadi saat ini, setelah 16 tahun reformasi, adalah terkutubnya atau terpolarisasinya dua kekuatan politik menjadi hanya dua; yaitu koalisi besar kelompok Islam di satu pihak, dan kelompok sekular-nasionalis dan kaum non-Islam di pihak lain. Polarisasi ini memang bukanlah hal yang baru dalam politik Indonesia. Sejak kali pertamanya pemilihan umum diadakan di Indonesia, kekuatan politik Indonesia memang didominasi dua kekuatan tersebut. Clifford Geertz menyebutnya sebagai politik aliran.

Yang dimaksud dengan politik aliran adalah kelompok sosio-budaya yang menjelma sebagai organisasi politik. Pada tahun 1950-an, Clifford Geertz menemukan empat aliran besar dalam masyarakat Jawa yaitu : PNI yang mewakili golongan priyayi, PKI yang mewakili golongan abangan, Masyumi sebagai wakil dari santri modernis, serta NU yang merupakan wakil santri tradisionalis. Dengan demikian pembentukan partai politik pada awal kemerdekaan mengikuti garis-garis pengelompokkan yang sudah ada, baik menurut kelompok-kelompok suku bangsa, etnik ataupun agama dan kepercayaan.

Namun demikian, sebagaimana dilakukan banyak kajian oleh para pengamat, bahwa setidaknya sejak Pemilu 2004 fenomena politik aliran telah pudar dan tidak lagi mendominasi peta perpolitikan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan munculnya Partai Demokrat yang pola alirannya samar-samar. R. William Liddle dalam sebuah wawancara di harian Kompas (07 Juli 2009) menyatakan bahwa berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya pada pemilu Orde Baru, Pemilu 2009 ini tidak lagi dimeriahkan oleh pertarungan ideologi atau aliran. Pertarungan dalam pemilu lebih banyak diwarnai pencitraan dan jualan pesona para tokoh popular. Kuskridho Ambardi dalam bukunya Mengungkap Politik Kartel (2009) bahkan telah mensinyalir bahwa ideologi partai-partai di Indonesia telah lama pudar.

Berbeda dengan pendapat para pengamat mengenai pudarnya politik aliran, Pilpres 2014 justru membangkitkan kembali polarisasi aliran yang telah pudar tersebut. Dengan menggunakan tipologi aliran Geertz, dapat kita lihat bahwa Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa didukung oleh kelompok-kelompok Islam yang dalam istilah Geertz disebut “kelompok santri”; sementara Joko Widodo dan Jusuf Kalla didukung oleh kelompok sekular-nasionalis dan kaum non-Islam yang dalam pola Geertz disebut “kelompok priyayi-abangan”.

Terlepas dari bangkitnya polarisasi aliran, yang paling menarik untuk diamati dalam Pilpres 2014 ini adalah terkonsentrasinya media kedalam dua kutub tersebut dalam artian media ikut kedalam dua polarisasi tersebut. Kelompok-kelompok media yang memiliki kecenderungan Islam, seperti Republika akan ikut dalam polarisasi kelompok Islam dalam mendukung Prabowo-Hatta. Sementara itu kelompok media yang memiliki kecenderungan sekular-nasionalis, seperti kelompok Kompas, Tempo dan Detik, akan ikut dalam polarisasi kelompok sekular-nasionalis dalam mendukung Jokowi-Kalla.

Harian The Jakarta Post, salah satu media berbahasa Inggris milik kelompok Kompas-Gramedia, bahkan secara resmi menyatakan sikapnya dalam mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014. Dalam editorialnya yang diberi judul “Endorsing Jokowi”, Jumat (4/7/2014), The Jakarta Post menyebut pasangan Jokowi-Kalla merupakan pasangan yang paling memiliki kesamaan visi dengan media tersebut.

Saya memang mengecualikan media televisi kedalam polarisasi tersebut, mengingat bahwa dalam banyak hal,  dukungan televisi terhadap kedua kontestan calon presiden lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi-politik para pemiliknya yang merupakan ketua partai politik yang ikut dalam mendukung salah satu kontestan. Bahkan secara kasat mata, orang awam pun dapat menilai bahwa TVOne, yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie Ketua Umum Partai Golkar, lebih mirip “TV Prabowo”; dan Metro TV, yang dimiliki oleh Surya Paloh ketua umum Partai Nasdem, lebih mirip dengan “TV Jokowi”.

Dengan terpolarisasinya media kedalam arus politik yang ikut bertarung dalam Pilpres 2014 ini, lalu bagaimana dengan independensi, obyektifitas, dan keberpihakan media yang sering kali menjadi indikator dalam menilai kebebasan pers?

Memang agak rumit untuk memahami hubungan antara media dan polarisasi politik, mengapa tiba-tiba media menjadi partisan dengan “mendukung” salah satu kontestan? Namun demikian, menurut Filipe R. Campante dan Daniel Hojman, Peneliti dari Harvard Kennedy School, setidaknya ada dua dimensi yang dapat menjelaskan mengenai hubungan media dengan polarisasi politik, sehingga media kemudian cenderung menjadi partisan; Yaitu motivasi dan ideologi. Campante dan Hojman berpendapat bahwa sebuah media menjadi partisan, salah satunya terjadi karena pandangan ideologis tertentu yang saling berinteraksi dengan sikap individu dalam lingkungan media. Dalam konteks ini, individu yang mulai dengan posisi ideologis tertentu, dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat di media, tapi juga dapat memilih media yang sesuai dengan pandangan ideologis mereka.

Dalam konteks media dan polarisasi politik pada Pilpres 2014 ini, yang terjadi sesunguhnya lebih mirip dengan apa yang dikatakan oleh Campante dan Hojman. Bahwa media-media, khususnya media cetak, memang memiliki kecenderungan untuk menjaga hubungan yang loyal dengan audiens mereka, salah satunya dengan menyamakan pandangan ideologis mereka dengan para audiens. Kecenderungan seperti itulah yang sejatinya kita amati dalam Pilpres kemarin, yang paling gampang diamati adalah dukungan harian The Jakarta Post terhadap pasangan Jokowi-Jk. Dalam salah satu editorialnya mereka mendaku bahwa dukungan mereka terhadap pasangan ini dapat dibenarkan secara moral, seraya tetap menjaga obyektifitas pemberitaan.

Sampai saat ini kita memang belum melihat adanya kecenderungan lain dari fenomena media partisan ini, selain persoalan pilihan ideologis. Kita memang tidak berharap bahwa ada kecenderungan lain yang dapat mengganggu obyektifitas, dan idealisme jurnalisme, yang pada akhirnya akan melenyapkan independensi redaksional media pers. Karena bagaimanapun pers juga harus bebas dari upaya campur tangan pihak lain untuk membengkokkan standar professional dan kode etik jurnalistik. Karena setiap kompromi dan upaya campur tangan pihak luar, hanya akan memerosotkan martabatnya sampai titik terendah. Akibatnya, demokrasi yang telah dengan susah payah dibangun, akan hancur seiring dengan terbelenggunya kebebasan pers.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s